oleh

Sistem Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Mutu Pendidikan Bagi Generasi Milenial

Oleh
Joko Purwadi
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
Kepala SMA Negeri 1 Jayapura

Sejak diterapkan sistem zonasi yang diawali penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun pelajaran 2019/2020, masih banyak kepala sekolah, guru (pendidik), dan praktisi pendidikan di lapangan yang belum memahami tujuan dan hakekat dari penerapan sistem zonasi itu sendiri. Dasar penerapan sistem zonasi adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2019/2020. Sebenarnya, tidak ada perbedaan signifikan antara Permendikbud Nomor 51 Tahun 2019 dengan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang mengatur PPDB pada tahun ajaran sebelumnya. Pada tahun Pelajaran 2019/2020, PPDB dilaksanakan melalui tiga jalur, yakni zonasi (kuota minimal 90 persen), prestasi (kuota maksimal 5 persen), dan perpindahan orangtua peserta didik (kuota maksimal 5 persen).

PPDB sistem zonasi merupakan langkah awal yang bertujuan untuk pemerataan mutu pendidikan disemua sekolah secara nasional, sehingga tidak ada lagi julukan sekolah favorit, sekolah unggulan dan julukan-julukan lain yang seolah-olah sekolah satu lebih digemari dibandingkan dengan sekolah lainnya. Bukankah semua sekolah negeri adalah milik pemerintah dan dikelola oleh pemerintah, sehingga semua sekolah negeri mempunyai beban dan tugas pelayanan yang sama bagi peserta didiknya. Kebijakan pemerintah sekarang juga memberikan peluang yang sama bagi sekolah swasta untuk mendapatkan bantuan pemerintah yang sama dengan sekolah negeri, dengan demikian tidak ada perbedaan layanan pemerintah untuk sekolah negeri maupun swasta.
Kebijakan sistem zonasi tidak hanya sebatas PPDB saja tetapi akan dilanjutkan dengan tata kelola guru dan pendidikan yang meliputi kompetensi, penetapan kualifikasi yang linier, penyebaran yang merata, perolehan dan kelayakan sertifikasi, serta mekanisme perekrutan. Dengan demikian sesuai amanah undang-undang tentang hak anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan, pemerintah dan pihak sekolah berkewajiban memastikan semua anak mendapat pendidikan dengan memperhatikan sekolah terdekat dari rumahnya, tidak boleh ada diskriminatif, hak eksklusif, kompetisi yang berlebihan untuk mendapatkan layanan pemerintah bukankah sekolah negeri merupakan perpanjangan tangan pemerintah sebagai layanan publik dibidang pendidikan. Layanan pendidikan harus dapat di akses untuk semua anak usia sekolah. Pendidikan di negeri ini bukan hanya untuk mereka yang sudah pintar saja tetapi semua anak bangsa memiliki hak yang sama untuk mendapat pendidikan yang setara kualitasnya. Sistem zonasi ini sebagai langkah awal untuk meminimalisir diskriminatif dan kesenjangan kualitas antar lembaga pendidikan.
Pemerintah masih berkewajiban menindaklanjuti sistem zonasi ini dengan pemenuhan fasilitas pendidikan, pemerataan pendidik yang berkualitas, pemerataan tenaga kependidikan, akses internet, dan sarana prasarana lainnya demi terciptanya penyetaraan dan pemerataan mutu pendidikan nasional. Pemerintah harus konsisten dan tidak diskrimatif dalam memenuhi standar nasional pendidikan di setiap sekolah, sehingga semua sekolah memiliki fasilitas yang sama. Tidak ada lagi istilah sekolah favorit dan sekolah non favorit.

Pemerataan mutu pendidikan nasional akan memberi ruang dan kesempatan bagi siswa yang memiliki kekurangan dalam hal akademik dan ekonomi untuk mengasah potensi dirinya, begitu juga dengan siswa yang memiliki prestasi baik, mereka dapat lebih meningkatkan potensi yang telah dimilikinya. Jika pemerataan sarana prasarana khususnya teknologi informasi tersedia disemua sekolah, maka layanan pendidikan dapat dirasakan generasi milenial untuk mengembangkan potensinya.

Pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia merupakan muara dari system zonasi, sangat mendukung perkembangan generasi milenial. Generasi milenial merupakan istilah bagi sekelompok orang yang lahir pada kisaran tahun 1980-2000an. Generasi ini memiliki ciri khas tersendiri yaitu generasi yang sangat mahir dalam bidang teknologi. Sehingga generasi milenial sangat erat kaitannya dengan revolusi industry 4.0 atau revolusi industry generasi ke empat. Dimana revolusi ini menitikberatkan pola digitalisasi dalam sebagian besar aspek kehidupan.
Apabila sistem zonasi mencapai titik keberhasilan dimana semua sekolah memberikan layanan pendidikan dengan mutu yang setara bagi peserta didiknya dan memberi ruang serta sarana teknologi Informasi bagi generasi Milenial, maka mutu pendidikan nasional akan secara serentak meningkat mencapai puncak keberhasilan, mengejar ketertinggalan, dan dapat bersaing di dunia internasional.
Marilah kita menyambut baik kebijakan sistem zonasi ini untuk mengawali kemajuan pendidikan di tanah air kita tercinta Indonesia. Semangat mengajar – Merdeka belajar. (*)

Berita Lainya