oleh

HD Wanti-Wanti Soal Independensi Pengurus BPSK Palembang dan Lubuklinggau

foto humas
Gubernur Sumsel H Herman Deru foto bersama pengurus BPSK Kota Palembang dan Lubuklinggau usai pelantikan.
PALEMBANG- Gubernur Sumsel H.Herman Deru secara resmi melantik Pengurus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang dan Kota Lubuklinggau Periode 2019-2024, di Griya Agung, Selasa (29/10) siang.
Meskipun honornya terbilang relatif tidak begitu besar HD dengan tegas tetap mengingatkan agar pengurus BPSK yang baru dilantik dapat menjalankan tugasnya secara independen.
“Lembaga ini sangat penting, makanya saya tertarik datang langsung tanpa diwakilkan. BPSK ini sangat dibutuhkan konsumen. Dan saya ingin bapak ibu yang dilantik pahami bahwa tugas ini tidak ringan,” jelas HD saat memberikan sambutan.
Lebih jauh dikatakannya setelah dilantik para pengurus harus siap menerima masalah yang masuk dari masyarakat sebagai konsumen. Masalah itu bisa beragam mulai dari soal properti, komunikasi hingga listrik dan air PDAM.
“Makanya saya sepakat sekali ada  sumpah jabatan agar pengurus tidak terpengauh dengan situasi apapun. Berdiri independen serta melakukan tupoksi serta tidak bertindak diluar kewenangannya,” tambah Herman Deru.
Selain itu karena keberadaan BPSK masih cukup asing  dikalangan masyarakat, Iapun meminta pengurus BPSK tidak sungkan untuk  melakukan sosialisasi.
“Maka perlu langkah sosialisasi ke masyarakat bahwa ada lembaga ini. Dan ini resmi atas kehendak negara. Selama ini masih banyak masyarakat yang merasa asing dengan BPSK. Makanya saya minta pelajari dengan betul tugas dan fungsi BPSK ini.”  jelasnya
Dalam menjalankan tugasnya HD, dalam menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK harus berpegang teguh pada 3 instrumen utama yakni, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. “Semoga setelah ini akan menyusul pengurus BPSK di kabupaten dan kota lainnya. Sehingga kebutuhan dan hak-hak konsumen di Sumsel semakin terakomodir,” jelasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel Yustianus  menjelaskan bahwa pembentukan pengurus dan pelantikan ini merupakan tindaklanjut Peraturan Menteri Perdagangan. Untuk tahap awal ini baru dua BPSK yang dikukuhkan yakni di dua kota besar di Sumsel Palembang dan Lubuklinggau. Pengukuhan itu sendiri ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan  Menteri Perdagangan RI Nomor 13.00 tahun 2019 tentang pengangkatan pengurus BPSK.

 

Selain Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sumsel Muchendi, tampak hadir dalam pelantikan dan pengucapan sumpah tersebut yakni Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumsel, Yustianus serta Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel. (rel humas)

Berita Lainya