oleh

HD Ingatkan Dana Desa Jangan Dikelola Asal-Asalan

foto humas
Gubernur Sumsel H.Herman Deru, menghadiri sekaligus membuka acara sosialisasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Pengadaan Barang/Jasa BLUD dan BUMD yang digelar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI di Hotel Novotel, Kamis (10/10).

PALEMBANG- Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Pengadaan Barang/Jasa BLUD dan BUMD yang digelar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI di Hotel Novotel, Kamis (10/10) menjadi angin segar tersendiri bagi pemerintah daerah.

Menurutnya sosialisasi ini sangat penting agar jangan sampai kepala desa di kabupaten/kota di Sumsel mengelola keuangan dengan alokasi yang sangat besar tapi tanpa dibarengi dengan pengetahuan aturan yang memadai. Bahkan terkesan dikelola dengan asal-asalan.

” Bagi kami sosialisasi ini menjadi angin segar. Karena selama ini dana desa kerap digunakan untuk membangun tugu untuk formalitas dan kemeriahan sesaat saja. Nah dengan adanya sosialisasi ini kita harap kepala desa dan masyarakat paham bahwa ada hak hak orang lain juga disitu seperti IKM, UMKM dalam azas keterbukaan. Mereka mestinya dapat bkerperan juga agar tidak mengikuti selera saja kepala desa. Lagi pula semua itukan harus ada payung hukumnya yakni peraturan bupati atau walikota,” jelasnya.

Lebih jauh HD berharap, semua pihak untuk mengingatkan kepala desa agar melibatkan semua pihak dalam hal swakelola dana desa. Sehingga pengelolaannya tidak terbatas pada pengadaan barang dan jasa saja tapi sektor lainnya.

” Inilah maksud saya ilmu dari sosialsiasi ini harus ditularkan sesegaranya kepada masyarakat desa dan kepala desa. Untuk itu saya juga minta agar dari LKPP RI untuk mendampingi dinas PMD Provinsi turun ke lapangan mensosialisasikan ini dan menjadikannya prioritas supaya teman-teman kepala desa paham aturan,” jelasnya.

HD menjelaskan selama ini sering terjadi kebingungan di kalangan kepala desa, karena alokasi dana yang demikian besar. Bahkan tak sedikit karena ketidakpahaman soal penggunaan dana tersebut, kepala desa justru harus berurusan dengan hukum.

” Sebagai anak kepala desa saya miris melihat ini. Karena ketidak tahuan akhirnya dana itu mereka potong-potong sendiri tanpa perencanaan yang baik,” jelasnya.

Karena alasan itu Ia berharap sosialisasi ini masif dilakukan di Sumsel. Mengingat topografi daerah Sumsel yang besar dan luas dengan jumlah desa dan kelurahan mencapai 3500.

Di tempat yang sama Kepala LKPP RI Roni Dwi Susanto, mengatakan alokasi dana desa semakin tahun semakin meningkat hampir mencapai Rp70 triliun.

” Jangan sampai kepala desa salah memanfaatkannya. Soalnya saat ini yang terjadi jalan-jalan di kampung masih berantakan,” jelasnya.

Dijelaskannya, konsep dana desa adalah swakelola. Untuk mengelolanya kepala desa bisa berkonsultasi ke kami. Prinsipnya kata Roni pengadaan harus efisien dan efektif dan harus bersaing terbuka dan akuntable.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Hj Percha Leanpuri B.Bus Kepala LKPP RI Roni Dwi Susanto, Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Pemprov Sumsel Yohanes Toruan, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sumsel Muzzakir serta Kepala Dinas Kominfo Sumsel Ahmad Rizwan S.STP. (rel humas)

Berita Lainya