oleh

2020, Perangkat Desa Wajib Berijazah SMA

MARTAPURA – Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten OKU Timur nomor 16 tahun 2017. Mulai tahun 2020 dan seterusnya, bagi masyarakat yang ingin menjadi perangkat desa atau sejenisnya di wilayah Kabupaten OKU Timur harus memiliki ijazah minimal sekolah menegah atas (SMA) sederajat. Hal ini diungkapkan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, H Rusman SE MM saat rapat bersama sekda dan seluruh camat baru-baru ini.

“Mulai 2020 ini, perangkat Desa maupun Badan Pemberdayaan Desa (BPD), termasuk Kepala Dusun (Kadus) maupun Kaur harus memiliki ijazah minimal SMA sederajat,”ujar H Rusman.

Mengapa demikian lanjut Rusman, karena berdasarkan pengalaman, sering terjadi konflik antara perangkat dan kepala desa (kades) akibat kurangnya sumber daya manusia (SDM). Oleh sebab itu untuk masa yang akan datang pihaknya akan membuat semacam aturan untuk mengatur hal itu.

Kemudian untuk pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut, bagi kepala desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota. Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim.

“Kemudian berdasarkan hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat, kemudian camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon,” terang Rusman.

Kemudian rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan, dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa dan dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.

“Untuk batas maksimal sampai dengan 15 Januari 2020 untuk pengajuan berkas pembaruan perangkat desa harus sudah dikirm ke Dinas PMD,” ucapnya.

sementara Sekretaris Daerah Kabupaten OKU Timur Jumadi S Sos mengatakan sehubungan dengan diundangkannya peraturan bupati Kabupaten OKU Timur Nomor 80 tahun 2017, tanggal 22 November 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa, maka perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan susunan organisasi di tingkat desa yang terbaru berdasarkan peraturan bupati.

“Dimana dalam isi Peraturan Bupati tersebut pada pasal 15 ayat 1 susunan organisasi pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa, yaitu desa swasembada, swakarya dan Swadaya. Maka berdasarkan hal tersebut tingkat perkembangan Desa dalam kabupaten OKU Timur ditetapkan yaitu Desa Swadaya yang memiliki dua urusan dan 2 seksi,” pungkasnya.(dira)

RAPAT : Terlihat rapat bersama sekda, kepala dinas PMD dan camat dalam membahas tentang pembentukan  perangkat desa. 

Komentar

Berita Lainya